JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara diminta mulai menginventarisir manuskrip dan dokumen sejarah. Bahan literasi sejarah ini dinilai tidak terkelola dengan baik.
Permintaan itu disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara sebagai salah satu catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun 2020, yang disetujui Senin (3/5/2021).
Atas catatan tersebut, DPRD Kabupaten Jepara pun memberikan rekomendasi kepada eksekutif. “Perlu peningkatan pengelolaan terhadap manuskrip, dokumen, atau literasi bersejarah dengan baik,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Deni Hendarko saat membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Jepara tentang Persetujuan LKPj Tahun 2020. Pembacaan dilakukan sebagai salah satu rangkaian rapat paripurna persetujuan LKPj yang dipimpin Ketua DPRD Haizul Ma’arif dan salah satu wakilnya, Junarso.
Di luar persoalan tersebut, legislatif juga menyoroti pengelolaan musem yang dinilai tidak maksimal. Hal itu tercermin dari minimnya koleksi benda bersejarah, artefak, dan bukti sejarah. Atas persoalan ini, DPRD Kabupaten Jepara merekomendasikan perlunya maksimalisasi dan peningkatan profesinalisme pengelolaan terhadap barang-barang tersebut.
Selengkapnya, terdapat 87 catatan yang diberikan legislatif. Dari jumlah tersebut, 81 di antaranya disertai rekomendasi. Seluruh catatan dan rekomendasi dihimpun dari hasil pembahasan empat panitia khusus (pansus) yang sebelumnya membahas LKPj bupati.
Agenda rapat paripurna berlangsung singkat. Sedianya, pada awal rapat dilakukan pembacaan laporan pembahasan oleh juru bicara keempat pansus. Namun saat pimpinan rapat mempersilakan juru bicara pansus untuk membacakan laporannya, sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Mereka meminta agar lapora pansus cukup disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat.
“Apakah usul ini dapat disetujui,” tanya Haizul Ma’arif kepada peserta rapat.
“Setuju!,” jawab peserta rapat yang kemudian diikuti penyerahan laporan pansus. (DiskominfoJepara/Sulismanto)