JEPARA – Salah satu tantangan dalam rangka kolabolasi antara legislatif dan eksekutif adalah minimnya partisipasi masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Bustanul Arif dalam diskusi interaktif. Dialog itu bertajuk Kolaborasi DPRD Jepara dengan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Jepara yang Lebih Baik di Radio Rlisa pada Selasa, (4/3/2025). Pembahasan dipandu oleh Heru Purwanto selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Jepara.
Bustanul Arif mengatakan, bahwa dukungan semua elemen tidak akan berhasil. “Kurang sinkronnya kebijakan utamanya dalam hal anggaran. Adalagi minimnya partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat diperlukan,” terang Arif.
Dalam kesempatan yang sama, Padmono Wisnugroho selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jepara memberikan edukasi pada masyarakat bahwa pembangunan tentunya akan diupayakan merata. “Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir adanya ketimpangan karena kebutuhan di kota dan desa berbeda. Misalnya irigasi ada di desa kalau perbaikan drainase di kota,” jelas Wisnu.
Wisnu juga menambahkan bahwa masyarakat juga dapat memberikan evaluasinya pada pemerintah. “Evaluasi kebijakan memang dapat meingkatkan akuntabilitas dan transparansi utamanya kepercayaan pada pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif atau Gus Haiz merinci indikator keberhasilan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan patokan. “Salah satunya IPM. Bisa dilihat karena semakin tahun IPM semakin tinggi. Kita patut apresiasi IPM Jepara lebih tinggi daripada provinsi atau nasional,” kata Gus Haiz.
Gus Haiz menekankan bahwa dibanding dengan kabupaten tetangga, Jepara masih harus dipacu sehingga kualitas hidup – kualitas masyarat baik. “Harapan kita meskipun pertumbuhan dan indikator erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah. Jepara mampu mempertahankan indikator itu,” tandasnya. (DiskominfoJepara/Karisma)