SEMARANG – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar mengikuti acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, (8/4/2025). Turut mendampingi Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Ketua Pengadilan Negeri Jepara Erven Langgeng Kaseh, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Dalam momen tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi tampak berbincang akrab dan hangat dengan Mas Wiwit dan Gus Hajar sapaan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Tak lupa Mas Wiwit menyampaikan salam dari masyarakat Jepara kepada orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Hal serupa juga disampaikan ketika bertemu dengan Wakil Gubernur Taj Yasin. Tak hanya bersilaturahmi, kepada Wakil Gubernur Mas Wiwit menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi proyek nasional. Dirinya menyampaikan sejumlah kendala utamanya mengenai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata di wilayah Jepara.
“Sebetulnya sekolah atau pondok pesantren bisa membuat dapur mandiri. Yang penting lokasinya jauh dari ruang kelas,” ucap Taj Yasin.
Taj Yasin menambahkan dirinya sudah banyak menerima masukan tersebut. Namun ia mengaku perlu melakukan pengkajian terkait aturan, terutama seperti apa lokasi sekolah dan dapur. Dirinya khawatir proses belajar mengajar akan terganggu apabila lokasi dapur berdekatan dengan ruang kelas.
“Kan pekerjaannya kompleks, ada keluar masuk barang baku, ada tukang masak. Kita khawatir ini bisa menganggu sekolah,” tandasnya.
Wakil Gubernur menyampaikan agar seluruh stake holder utamanya Forkopimda dan instansi terkait dapat memonitor dalam rangka menyukseskan program tersebut. Ia juga memberi masukan agar Bupati menunjuk Wakil Bupati sebagai Ketua Pelaksana MBG seperti halnya yg dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara berkomitmen akan melaksanakan arahan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kita menunggu (mekanisme) dari provinsi seperti apa, nanti kita akan mengikuti dan buat turunannya,” tutur Wiwit. (DiskominfoJepara/Reza)