JEPARA –Bupati Jepara H. Witiarso Utomo menegaskan bahwa penanganan abrasi di wilayah pesisir utara Jepara, khususnya di wilayah Kecamatan Kedung, harus menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa yang digelar di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Selasa, (17/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jepara yang akrab disapa Mas Wiwit mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait ancaman abrasi di wilayah pesisir Kecamatan Kedung. Usai kegiatan, Mas Wiwit pun meninjau langsung ke desa-desa yang paling terdampak.
“Kita mau supaya isu ini bisa didengar sampai pusat, karena kalau tidak ada keseriusan, desa yang terdampak bisa hilang,” tegasnya di sela-sela saat melakukan peninjauan di Desa Tanggul Tlare.
Bupati menyebut bahwa enam desa di Kecamatan Kedung saat ini terancam abrasi, namun fokus penanganan awal akan diarahkan pada dua desa yang dinilai paling kritis, yakni Desa Tanggul Tlare dan Bulak Baru. Data sementara mencatat, jumlah warga di Bulak Baru mencapai 951 jiwa, dan Tanggul Tlare 717 jiwa.
“Kita pilih salah satu desa yang paling rawan dan punya potensi terancam hilang, Desa Tanggul Tlare itu sudah bertahun-tahun kena abrasi, bahkan sebagian dukuhnya ada yang sudah menjadi laut. Kalau terus dibiarkan, bisa hilang nanti desanya,” ujarnya prihatin.
Pemkab Jepara, lanjutnya, akan mengusulkan pembangunan sabuk pengaman pantai (coastal protection) di wilayah yang paling terancam, termasuk mendorong pembangunan giant sea wall yang telah lebih dulu direncanakan di wilayah lain seperti di Kabupaten Demak. “Jepara harus ikut menjadi bagian dari agenda pusat, jangan hanya sampai Kabupaten Demak. Kita akan usulkan agar ini masuk juga dalam program nasional,” katanya.
Selain pembangunan fisik, langkah mitigasi berupa penanaman mangrove juga terus dilakukan. “Kemarin kita sudah menanam 3.500 mangrove, tapi untuk sekarang yang paling efektif tetap tanggul laut, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa membantu,” harapnya.
Untuk merealisasikan hal ini, Bupati Jepara menuturkan akan berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar usulan dari Kabupaten Jepara bisa diselaraskan dengan program strategis tingkat provinsi maupun nasional.
“Kita sepakati dulu desa mana yang paling prioritas, lalu kita ajukan bersama. Ini menjadi konsen Jepara lima tahun ke depan. Dan harapan kami, juga menjadi konsen pemerintah pusat,” pungkasnya.
Selain abrasi, persoalan pendangkalan sungai juga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan nelayan di Kecamatan Kedung. Menurut Mas Wiwit, penanganan hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. “Karena di sini adalah basis pertanian dan nelayan, maka penanganan irigasi dan pendangkalan sungai juga kita dorong,” tambahnya.
Sementara itu, Petinggi Desa Tanggul Tlare, Kosnadi menuturkan bahwa abrasi telah menjadi persoalan kronis yang menghantui warganya sejak puluhan tahun silam. Bahkan, satu dukuh di desa tersebut telah hilang sepenuhnya akibat digerus ombak.
“Dulunya Dukuh Tanggul itu berjarak dua kilometer dari pantai. Tapi sejak sekitar tahun 1988, abrasi sangat drastis dan akhirnya warga direlokasi. Sekarang ini, permukiman warga hanya berjarak 200 meter dari bibir pantai,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, setiap tahun wilayah pantai Tanggul Tlare tergerus hingga 50 meter. Dengan laju abrasi seperti itu, ia memperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun mendatang, permukiman yang ada saat ini juga bisa hilang bila tidak ada intervensi nyata dari pemerintah.
“Sekarang jumlah warga di Tanggul Tlare sekitar 750-an jiwa. Kami sangat berharap ada penanganan khusus dari pemerintah kabupaten maupun pusat, misalnya lewat pagar pantai atau pemecah gelombang,” imbuhnya. (DiskominfoJepara/Asro)