JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong pengembangan Kecamatan Batealit sebagai destinasi wisata berbasis potensi lokal. Langkah tersebut telah dibahas dalam kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” edisi kesebelas yang dilaksanakan di Desa Batealit, Kecamatan Batealit Jepara, Selasa (24/6/2025).
Bupati Jepara H. Witiarso Utomo yang akrab disapa Mas Wiwit, hadir bersama Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar), Penjabat Sekda Ary Bachtiar, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya menampung aspirasi warga Desa Batealit secara langsung di lapangan. Usai menjaring aspirasi, forum diskusi terpumpun digelar untuk menginventarisasi potensi desa-desa di Batealit. Saat ini, sektor UMKM dan pariwisata dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Dalam kesempatan itu, Mas Wiwit menyampaikan bahwa potensi desa dapat diolah dan diperkuat melalui peran aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menekankan pentingnya pendataan dan pengorganisasian UMKM secara lebih sistematis. Menurutnya, UMKM Jepara tak hanya memiliki potensi ekonomi, tapi juga bisa menjadi media promosi daerah yang kuat.
“Produk-produk UMKM harus dipublikasikan secara masif, kita akan bangun ekonomi di Jepara ini bareng-bareng lewat UMKM. Kita siapkan agar mereka bisa hadir di destinasi wisata dan pasar-pasar di seluruh kecamatan,” ujar Bupati Jepara.
Terkait dengan distribusi dan pemasaran produk, Bupati mengungkapkan adanya keluhan dari pelaku UMKM saat ia hadir dalam dalam kegiatan tersebut yakni mengenai sulitnya produk UMKM menembus jaringan ritel modern. Menanggapi hal itu, ia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menjalin perjanjian kerja sama agar produk lokal Jepara mendapat ruang di rak-rak supermarket.
Di sisi lain, Kecamatan Batealit juga dinilai memiliki kekayaan potensi wisata yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bupati mengarahkan agar pengembangan destinasi wisata di wilayah ini dipercepat. Salah satunya adalah kawasan wisata Kali Ndayung yang kini menjadi fokus pengembangan wisata alam.
Untuk mendukung hal tersebut, ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) agar mendata dan mengatur kunjungan siswa PAUD, SD, hingga SMP ke Kali Ndayung sebagai bagian dari minat wisata lokal anak-anak di Kabupaten Jepara.
“Kita ingin tahu persis, berapa potensi kunjungan dari sekolah-sekolah ke Kali Ndayung. Ini perlu kita pastikan agar destinasi yang kita bangun juga punya daya tarik dan dukungan nyata dari masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mas Wiwit juga menjawab keluhan masyarakat terkait penonaktifan peserta BPJS PBI. Setelah ia menemui Wakil Menteri Sosial dan membahas hal terkait kuota kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Jepara. Ia mengungkapkan bahwa kuota awal untuk Jepara sebanyak 310 ribu jiwa, namun karena aktivitas pendataan dan permintaan yang tinggi dari daerah, angka itu meningkat drastis menjadi 408 ribu pada Januari lalu.
“Kelebihan sekitar 88 ribu jiwa ini sempat menjadi tanggungan bagi Pemkab Jepara, tetapi atas kebijakan dan dukungan dari Kementerian Sosial, akhirnya diberikan tambahan kuota 44 ribu, sehingga total penerima PBI yang ditanggung Kemensos saat ini menjadi 354 ribu jiwa,” ungkap Mas Wiwit.
Ia juga menjelaskan tiga kriteria warga yang bisa mendapatkan reaktivasi PBI. Pertama, masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berdasarkan data kesejahteraan; kedua, warga dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan terus-menerus; dan ketiga, warga yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat yang mengancam nyawa.
Tak hanya itu, Bupati juga menyinggung soal penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia telah menetapkan bahwa hanya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bisa menjadi jalur resmi distribusi pupuk, selain itu dapat difasilitasi melalui Koperasi Merah Putih yang sudah ditunjuk secara resmi. (Diskominfo Jepara/Asro)